IHSG Ambles 1,15%, Gegara Sidang Sengketa Pemilu 2024 Makin Panas?

Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau ambruk hingga lebih dari 1% pada penutupan perdagangan Senin (1/4/2024).

IHSG ditutup ambles 1,15% ke 7.205,06. IHSG pun sempat menyentuh level psikologis 7.100, sebelum akhirnya berhasil memangkas koreksinya dan bertahan di level psikologis 7.200.

Nilai transaksi indeks pada perdagangan hari ini mencapai sekitar Rp 11 triliun dengan melibatkan 15 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,2 juta kali. Sebanyak 167 saham menguat, 455 saham melemah, dan sisanya yakni 167 saham stagnan.

IHSG berakhir ambruk di tengah berlanjutnya sidang sengketa Pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (pilpres) 2024. Badan itu memeriksa para saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).

Dalam laman media sosial YouTube KPU RI, terlihat bagaimana sidang berlangsung. Nama seorang menteri pun muncul dalam persidangan itu.

“DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) membuat putusan tapi putusannya dibuat setelah proses kampanye selesai, dan dikatakan bahwa menteri, sebut saja Zulkifli Hasan telah melakukan pelanggaran, mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja,” kata tim hukum Timnas Amin Bambang Widjojantomenyebut Menteri Perdagangan RI.

“Dalam perspektif keahlian saudara saksi, saudara ahli, bagaimana putusan itu, yang tidak mengubah kampanye bansos berulang-ulang kali” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum AMIN memang meminta MK menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Empat menteri tersebut yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tim Hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendukung permintaan kubu AMIN terkait pemintaan tersebut. Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan kesaksian dari dua kementerian itu penting untuk dihadirkan oleh MK.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[Gambas:Video CNBC]